Dampak Riba Terhadap BBM, Allah SWT, Subhanallah, masyarakat islami, pengobatan islami, ibadah islami, ekonomi islam, dunia islam, hadis shahih, kajian al qur’an

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada masa yang lalu, sebesar rata-rata 125 % yang dilakukan pemerintah benar-benar menjadi pukulan telak bagi rakyat banyak dan bangsa Indonesia Kenaikan BBM sebesar itu, telah menimbulkan inflasi secara luar biasa, lebih dari 15 %. Sedangkan harga-harga kebutuhan pokok jauh melebihi angka inflasi tersebut. Dengan menaikkan minyak, pemerintah tidak hanya memaksa rakyat untuk memikul dampak kenaikan harga BBM terhadap peningkatan harga-harga kebutuhan pokok, tetapi juga memaksa 42 juta usaha kecil menengah menggantungkan kelangsungan usaha mereka pada harga minyak.

Menurut keterangan pemerintah sebagaimana terungkap dalam iklan besar di berbagai media, bahwa keputusan pahit itu terpaksa diambil pemerintah untuk menyelamatkan APBN dari tekanan peningkatan subsidi BBM yang antara lain dipicu oleh kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional dan ditambah kenaikan nilai tukar dollar terhadap rupiah.

Sepintas lalu, penjelasan pemerintah itu memang tampak masuk akal. Namun bila bila dianalisa secara akurat, seksama dan mendalam, ternyata argumentasi tersebut masih lemah, sangat tidak masuk akal dan tidak adil. Akal pemerintah tertutup oleh kebenaran. Padahal ada solusi ampuh agar minyak tidak naik, sekalipun di dunia internasional harganya melangit. Sebagai negara produsen minyak yang Maret lalu baru saja menaikkan harga BBM sebesar rata-rata 30 %, kenaikan harga minyak di pasar dunia semestinya tidak secara langsung berpengaruh terhadap beban APBN dari sisi pengeluaran (belanja) negara, karena ia pasti diimbangi oleh pengningkatan penerimaan negara dari sisi pendapatan negara.

Alasan pemerintah mengurangi subsidi BBM (menaikkan BBM), karena untuk mengurangi APBN benar-benar aneh. Ingat, kenaikan BBM sebesar 130 %, hanya mengemat APBN Rp 24 triliun, yaitu menekan subsidi BBM dari Rp 113 triliun menjadi Rp 89 triliun. Namun dengan asumsi bahwa sekurang-kurangnya setengah dari seluruh konsumsi BBM nasional berasal dari eksplorasi di dalam negeri, nilai tunai penghematan subsisdi BBM sesungguhnya tidak lebih dari Rp 12 triliun.

Sekarang coba bandingkan nilai penghematan subsidi BBM terhadap APBN dengan subsisdi APBN untuk para konglomerat pemilik bank raksasa dan bank-bank ribawi lainnya. Jumlah subsidi untuk bank-bank papan atas yang dimiliki orang-orang kaya di negeri ini ditambah bank-bank rekap lainnya, sangat besar, jauh melebihi penghemastan subsidi BBM atas APBN.

Untuk mensubsisi orang kaya tersebut, pemerintah menguras anggaran sebesar RP 72 triliun. Mengapa harus ada subsidi untuk orang-ortang kaya pemilik bank-bank raksasa.? . Ini perlu dijelaskan dalam tulisan ini, agar rakyat menjadi cerdas dan mengerti masalah dan akar naiknya harga BBM yang sesungguhnya.

Mengapa APBN mensubsidi orang kaya ?
Bahwa krisis moneter yang menghantam Indonesia pada tahun 1997, telah menggoncangkan lembaga perbankan di Indonesia. Nilai rupiah yang pada mulanya setara dengan Rp 2.445, meningkat secara tajam menjadi Rp 17.000-an. Dalam masa yang panjang, nilai rupiah ini bertenggger di atas Rp 10.000.-. Kondisi ini membuat lembaga perbankan terpaksa menaikkan suku bunga secara tajam pula, yaitu mencapai 70 %. Akibatnya lembaga perbankan konvensional kesulitan mengembalikan bunga tabungan/deposito nasabah, sementara pendapatannya lebih kecil dari kewajibannya untuk membayar bunga, ditambah lagi kredit macet akibat krisis moneter. Inilah yang disebut dengan negative spread yang berarti lembaga perbankan terus-menerus merugi dan modalnya semakin terkuras yang pada gilirannya berakibat pada likuidasi sejumlah bank.

Bank-bank raksasa yang memiliki nasabah jutaan orang, yang kekurangan modal, terpaksa direkap (disuntik modal) oleh pemerintah melalui Bank Indonesia dengan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) sejumlah sekitar Rp 400 triliun. Kalau tidak dibantu, pastilah bank-bank rekap itu mati/tutup karena CARnya di bawah standart yang ditetapkan pemerintah (8 %).


Karena pemerintah tidak memiliki uang cash/riil, maka pemerintah membantu modal bank konvensional itu dalam bentuk obligasi. Kalau namanya obligasi, pastilah memiliki bunga. Bunga ini selanjutnya kembali menjadi beban pemerintah yang tak lain adalah dana APBN. Dana APBN adalah milik rakyat dan bangsa Indonesia, bukan milik para konglomerat pemilik bank. Membantu modal bank ribawi itu, berarti membantu para kapitalis (pemilik dana).

Besarnya kewajiban pemerintah membayar bunga obligasi kepada bank-bank rekap sangat luar biasa. Pada tahun 2001 saja, bunga obligasi yang harus dibayar APBN sebesar Rp 61,2 Triliyun . Dan ini berlanjut terus setiap tahun sampai sekarang, walaupun cenderung semakin mengecil. Oleh karena beban membayar bunga itu, tidak mengherankan jika APBN kita defisit terus menerus. Pada tahun 2002 APBN defisit Rp 54 triliun. Pada tahun 2003 defisit Rp 45 triliun, pada tahun 2004 difisit Rp 35 triliun. Masih defisitnya APBN tahun 2004 yang lalu, karena dana APBN masih dikuras bunga bank sebesar Rp 68 Trilyun. Pada tahun 2005 APBN kita dikuras sebesar Rp 72 triliun untuk perbankan ribawi.

Membayar Bunga SBI
Selain kewajiban membayar bunga obligasi, pemerintah juga berkewajiban untuk membayar bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) kepada lembaga-lembaga perbankan yang menempatkan dana rakyat di Bank Indonesia. Pada tahun 2002 besar bunga SBI 17 %. Kini telah berada di atas 12.25 %. Penempatan dana tersebut dilakukan oleh bank-bank pemerintah maupun bank-bank swasta. Dana masyarakat yang ditabung di lembaga perbankan ternyata lebih banyak disimpan di Bank Indoenesia, sehingga fungsi intermediasi perbankan saat itu lumpuh

Hal itu terlihat dengan jelas pada LDR lembaga perbankan konvensional yang masih sangat rendah. Pada tahun 2001-2003, LDR bank konvensional berkisar, sekitar 30 – 40 %. Ini berarti bahwa hanya 30-40 % saja tabungan masyarakat yang disalurkan, padahal sektor riel mengharapkan bantuan modal. Sisanya 60 – 70 % terperangkap pada kegiatan riba yang jelas menjadi beban pemerintah yang pada gilirannya menjadi beban rakyat.
Lembaga perbankan yang menempatkan uangnya di Bank Indonesia, akan mendapatkan bunga SBI. Pada tahun 2001-2002, bunganya mencapai 17 % . Bayangkan, pada saat itu dana bank konvensional yang disimpan di SBI mencapai Rp 500 Trilyun. Dengan demikian, pemerintah berkewajiban membayar bunga SBI sebesar 17 % x Rp 500 triliun, yaitu Rp 85 Trilyun, untuk satu tahun. Uang sebesar ini jelas menjadi beban APBN. Oleh karena itu tak mengherankan jika APBN dari tahun ke tahun terus mengalami defisit. Kondisi ini berlangsung selama hampir tiga tahun. Untunglah sejak tahun 2003 bunga SBI mengalami penurunan secara bertahap. Pada awal tahun 2004 bunganya berkisar 8-9 %. Meskipun demikian, angka ini ini tetap menggerogoti uang negara. Apalagi bunga SBI menaik di atas 12 % sekarang ini.

Beban APBN
Yang perlu dicatat dan menjadi keprihatinan besar di sini adalah, bahwa pembayaran bunga obligasi dan bunga SBI dibebankan kepada rakyat. Dana APBN yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, malah digunakan untuk membantu bank-bank raksasa.
Lebih dari itu, kewajiban membayar bunga obligasi dan bunga SBI telah membuat APBN defisit. Untuk mengatasi defisit APBN pemerintah terpaksa berhutang ke lembaga-lembaga ribawi internasional. Padahal hutang Indonesia telah mencapai titik yang membahayakan ketika itu. Apabila pada tahun 2002 saja, hutang Indonesia total Rp 1401 Trilyun, (hutang luar negeri Rp 742 Trilyun, hutang dalam negeri sebesar Rp 659 Trilyun, maka pada tahun 2003, hutang Indonesia telah mencapai Rp 2000 Trilyun. Jika kita hanya mampu membayar hutang tersebut Rp 2 Trilyun setahun, berarti hutang luar negeri itu baru lunas lebih dari seribu tahun, itupun kalau tidak ditambah hutang baru. Hutang ini, jelas menjadi beban cucu dan cicit kita di masa depan, yang diprediksikan 20 turunan generasi ke depan masih menanggung hutang dan bunga ini

Pada tahun 2004, Indonesia menambah hutang baru lebih dari 3 milyar dolar AS. Setiap tahun bangsa Indonesia harus menambah hutang, untuk menutupi defisit APBN. Hutang ini jelas menjadi beban yang berat bagi generasi Indonesia mendatang.

Selain meninggalkan beban hutang yang besar bagi generasi mendatang, pemerintah juga terpaksa menaikkan harga barang-barang strategis seperti harga BBM yang berkali-kali dinaikkan sepanjang tahun 2001-2003, bahkan di tahun 2005 ini. Hal ini dimaksudkan untuk menambah in come negara dalam rangka memenuhi APBN yang defisit. Tarif dasar listrik dan telephone juga ketika itu terpaksa dinaikkan untuk menambah income negara mengatasi defisit APBN. Inilah akibat berantai dari sistem ribawi dalam sistem perekonomian Indonesia.
Pajak juga dinaikkan, tetapi banyak dikuras oleh pembayaran bunga. Kasihan rakyat, mereka dizalimi hanya untuk menyumbang bank-bank rekap. Ironisnya lagi, tanpa berbuat apa-apa, bank rekap bergembira ria menerima riba sebesar Rp 61, 2 Trilyun dari pemerintah pada tahun 2001 dan ini berlangsung terus, meskipun mengalami penurunan sampai tahun 2003.

Dari data dan fakta tersebut, maka tak seorang pun bisa membantah, bahwa bunga bank memainkan peran penting dalam merusak perekonomian bangsa Indonesia yang telah semakin memerosokkan Indonesia ke dalam jeratan hutang yang membahayakan.. Bunga juga telah membuat harga BBM, TDL dan telephon naik. Bahkan lebih dari itu, Indonesia terpaksa menjual beberapa asset negara strategis, seperti Indosat, BCA dan perkebunan demi untuk menutupi defisit APBN. Pajak rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, ternyata sangat banyak disumbangkan kepada bank-bank rekap dalam bentuk bunga obligasi dan bunga SBI. Berdasarkan kenyataan ini, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Anwar Nasution (kompas, 25 Febr 2002), mantan Deputi Senior Gubernur BI, bahwa bank-bank rekap tersebut, adalah parasit bagi perekonomian Indonesia. Hal yang sama juga sering diungkapkan oleh pakar-pakar dan praktisi perbankan nasional lainnya, seperti Dr. Drajat Wibowo, direktur INDEF, Hilmi, ( pengawas bank dari Bank Indonesia), dsb. Dari fakta di atas jelaslah bahwa bunga membawa petaka kehancuran ekonomi Indonesia.

(Sumber: Agustianto/Percikan Pemikiran Ekonomi Islam)